Pilkada DKI Jakarta yang akan di adakan pada tahun 2017
sudah mulai memanas. Terdapat 3 kandidat Calon Gubernur (Cagub) pada Pilkada
tahun 2017, calon tersebut ialah:
1: Ahok dan Djarot
(PDIP)
2: Anies dan Sandiaga
(Gerindra dan PKS)
3: Agus dan Sylviana
(Demokrat)
Pilkada
DKI Jakarta ini tidak hanya menimbulkan ancaman bagi aspek sosial budaya dan
juga ekonomi di daerah DKI Jakarta saja khususnya namun juga berdampak pada ke
stabilitas ekonomi nasional karena
Jakarta merupakan tulang punggung perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal ini di
sebebkan karena Pusat Pemerintahan, Politik, dan Ekonomi terdapat di Jakarta. Dikhawatirkan
dengan ternodainya Pilkada Jakarta berdampak negatif tehadap pertumbuhan
ekonomi Indonesia.
Adanya
indikasi menurunnya arus investasi yang masuk ke Jakarta saat memasuki masa
Pilkada. Hal ini dipicu karena demonstrasi yang dilakukan masyarakat Jakarta untuk
menolak salah satu Cagub yang berpotensi memenangkan Pilkada. Forecasting
keadaan Jakarta kedepannya akan semakin tidak kondusif ketika terjadinya
demonstrasi tersebut. Apalagi ketika Cagub yang di demonstrasi memenangkan Pilkada. Jika hal itu terjadi dapat
disimpulkan keinginan para Investor untuk berinvestasi akan berkurang yang
disebabkan lingkungan di Jakarta yang kurang kondusif.
Untuk dampak
tidak langsung Pilkada ini dilihat dari Anteseden Cagub dan Cawagub dapat
diproyeksikan bahwa idealisme ketika salah satu calon terpilih akan mendorong sektor
yang sesuai dengan latar belakangnya. Dengan hal tersebut maka masyarakat akan
condong mendukung Cagub yang sesuai dengan kebutuhannya ataupun kepentingannya dan
berusaha semaksial mungkin agar Cagub yang mereka pilih dapat memenangkan
Pilkada. Contoh: Kebanyakan investor di Jakarta akan condong ke Cagub yang
mengerti tentang permasalahan bisnis yang mereka hadapi, maka besar mereka akan
berlabuh ke Cagub yang memiliki kemampuan untuk mengelola tatanan bisnis di
Jakarta.
Dari idealisme
masing masing Cagub dapat disimpulkan bahwa hal ini berindikasi menyebabkan
penyelewengan kebijakan yang akan diambil ketika Cagub tersebut sudah
mendapatkan Jabatannya sebagai Gubernur. Penyelewengan tersebut berupa
mendorong kepentingan kepentingan sektoral yang telah mendukung keberhasilan
untuk menjadi gubernur di DKI Jakarta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar