Desakan Enam Negara Pasifik terhadap Referendum Papua Barat

I.        Pendahuluan

            

             1.   Faktor Sejarah

Papua Barat merupakan Provinsi di Indonesia yang terletak di ujung Timur Indonesia. Sebelum adanya kolonialisme di Pulau Papua terdapat Bangsa Melanesia yang menempati pulau tersebut. Bangsa Melanesia adalah bangsa asli yang tinggal di Pulau Pasifik, mereka sudah hidup bersama semenjak 45.000 tahun yang lalu dengan hubungan kebudayaan yang erat. Setelah datangnya koloni untuk menjajah Pulau Papua yaitu dari Bangsa Inggris, Jerman, dan Belanda pada tahun 1660 untuk menjajah Pulau Papua kemudian bangsa Melanesia dibagi kedalam 2 pada tanggal 7 Maret 1910. Dengan terpecahnya Pulau Papua maka hal ini berdampak perpindahan kekuasaan yang menduduki kedua wilayah tersebut. Dengan merdekanya bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadikan seluruh wilayah bekas jajahan Belanda menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlahan tapi pasti satu per satu wilayah jajahan belanda menjadi milik NKRI namun terdapat masalah yang dihadapi oleh Indonesia yaitu ketika Belanda tidak memberikan wilayah Papua ke Indonesia karena mereka sadar akan kekayaan alam yang berlimpah terdapat di pulau tersebut.

Pada tahun 1961 Indonesia melaksanakan “Operasi Trikora” yang dikumandangkan oleh Presiden Soekarno untuk merebut Pulau Papua ke tangan Indonesia. Dalam operasi itu terjadi kontak senjata antara Indonesia dan Belanda yang menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Situasi ini disikapi Sekjen PBB, U Thant dengan menunjuk Dubes AS Elsworth Bunker sebagai mediator untuk Indonesia dan Belanda. Pada tanggal 15 Agustus 1962, atas inisiatif Bunker, dicapai Agreement between Republic of Indonesia and the Kingdom of the Nederlands Convering West New Guinea (West Irian) atau dikenal dengan New York Agreement. Pada tahun 1963 saat Perpera ingin dilaksanakan Belanda membuat Propaganda Politik dengan memberikan janji kepada masyarakat Papua Barat untuk dimerdekakan. Namun setelah dilaksanakan Perpera yang pada akhirnya menghasilkan Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia.

              2.   Akar Permasalahan Papua Barat

Faktor sejarah membuktikan bahwa 45.000 tahun yang lalu bangsa melanesia yang menempati Pulau Papua sudah mempunyai kebudayaan yang sangat erat mulai dari hubungan sosial, budaya, dan ekonomi. Meski bangsa melanesia ini sudah terpecah – pecah di berbagai negara tetapi mereka mempunyai wadah untuk saling berkomunikasi yaitu Melanesian Spearhead Group (MSG). MSG adalah organisasi kerja sama subkawasan Melanesia yang bertujuan mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antaranggota, pertukaran budaya Melanesia, serta kerja sama teknik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik, dan peningkatan keamanan. Dengan adanya MSG ini membuat bangsa melanesia di Indonesia ingin ikut bergabung dalam MSG yang pernah diajukan pada tahun 2016 oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Namun pengajuan yang dilakukan oleh ULMWP ditunda sampai ada Konfrensi Tingkat Tinggi MSG tahun depan.

Ada beberapa tokoh Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan membentuk Republik Papua Merdeka. Para tokoh tersebut mencari bantuan kepada negara-negara Pasifik agar membantu untuk mereferendum Papua agar bisa lepas dari NKRI. Hal tersebut dikarenakan Papua kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah karena kurangnya pembangunan infrastruktur di Papua. Pemerintah indonesia lebih memilih membangun berbagai macam infrastruktur di Pulau Jawa dan bersifat Jawasentris. Selain itu banyak kekayaan alam Papua yang di eksploitasi untuk kepentingan negara, tetapi ekploitasi tersebut tidak sesuai dengan pembangunan infrastruktur di Papua. Maka dari itu munculah beberapa tokoh di Papua untuk melepaskan diri dari NKRI.

II.     Pembahasan

1. Intervensi PBB terhadap Referendum Papua

      Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan oleh KTT PBB yang digelar 13 - 26 September 2016. Pada sesi ke-71 KTT tersebut sempat membahas tentang tudingan pelanggaran HAM di Papua Barat oleh enam pemimpin negara Pasifik. Ke enam negara tersebut ialah Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Nauru, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu menyerukan agar kebebasan diberikan bagi Papua. Mereka membahas kekhawatiran tentang keadaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Papua Barat serta mendesak respon PBB terhadap keadaan Papua. Respon yang dimaksud adalah melakukan referendum terhadap Papua Barat. Pelanggaran HAM yang dimaksud oleh keenam negara tersebut yaitu melekatnya hak untuk menentukan nasib sendiri oleh kelompok separatis yang menghasilkan pelanggaran langsung HAM oleh Indonesia dalam upaya untuk meredakan segala bentuk separatisme. Indonesia dianggap mengintimidasi kelompok separatis tersebut yang ingin mendirikan Papua sebagai negara yang merdeka.

.

2. Pembelaan Indonesia terhadap Tuduhan Pelanggaran HAM

Namun, desakan dan pembahasan itu dikritik keras oleh diplomat perwakilan Indonesia untuk misi tetap PBB, Nara Masista Rakhmatia. Menurut Nara desakan dan komentar itu hanya berlatar politik dan sengaja diutarakan untuk mengalihkan perhatian dari masalah di negara-negara lain. Dengan berkomentar seperti itu, secara tidak langsung kedaulatan Indonesia telah diganggu gugat oleh ke enam negara Pasifik. Tudingan-tudingan bermotif politik itu hanya dibuat untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di Papua Barat. Perlu diketahui bahwa ke enam negara Pasifik tersebut mempunyai kedekatan dengan kelompok separatis di Papua barat. Maka dari itu mereka mencoba mengganggu kedaulatan Indonesia di Forum PBB ini yang bertujuan untuk melepaskan Papua Barat dari NKRI.

Indonesia memiliki sistem perlindungan HAM yang lebih baik dibandingkan dengan keenam negara Pasifik tersebut. Hal ini karena Indonesia telah meratifikasi delapan dari sembilan instrumen HAM internasional ke dalam undang-undang dalam negeri, sementara Solomon baru empat dan Vanuatu lima. Ditambah pula Komnas HAM di Indonesia berjalan sangat aktif dalam penanganan HAM di dalam negeri Indonesia yang berlangsung hingga ke level provinsi. Selain Indonesia menduduki berbagai posisi lembaga HAM di dunia, termasuk menjadi anggota Dewan HAM PBB dan  pendiri Komisi HAM Organisasi Kerjasa Islam (OKI). Jadi mustahil terjadi pelanggaran HAM di Indonesia tanpa diketahui dan diteliti.

I.        Penutup

         Kesimpulan

Pada KTT ke-71 PBB ini seharusnya membahas tentang Sustainable Development Goals (SGD) yang merupakan transformasi aksi kolektif dan tantangan global lainnya, seperti perubahan iklim dimana negara-negara Pasifik terpengaruh paling banyak. Tetapi forum ini disalah gunakan dengan membahas pelanggaran HAM oleh Indonesia di Papua oleh enam negara Pasifik sebagai pengalihan isu terkait masalah regional dari ke enam negara tersebut. Selain itu terdapat indikasi kedekatan negara Pasifik tersebut dengan kelompok separatis di Papua sehingga mereka mendesak PBB untuk mengusut pelanggaran HAM di Papua. Sebenarnya penanganan HAM di Indonesia sendiri sudah sangat baik sampai mengakar ke level daerah, jadi jika terdapat pelanggaran HAM dapat terdeteksi dan ditindak lanjuti lebih mendalam tanpa perlu adanya intervensi dari PBB. Meski begitu PBB masih berfikir ulang tentang desakan ke enam negara pasifik agar membentuk tim investigasi untuk menyelidiki pelanggaran HAM di Papua karena hal tersebut melanggar kedaulatan suatu negara. Pada saat ini kondisi di Papua masih dinilai kondusif namun dikhawatirkan isu ini terus berlanjut maka akan menyebabkan resistensi yang terjadi di Papua dan berdampak pada Perekonomian disana. 

Analisis PILKADA DKI JAKARTA Terhadap Kondisi Ekonomi di Jakarta

            Pilkada DKI Jakarta yang akan di adakan pada tahun 2017 sudah mulai memanas. Terdapat 3 kandidat Calon Gubernur (Cagub) pada Pilkada tahun 2017, calon tersebut ialah:

1: Ahok dan Djarot (PDIP)

2: Anies dan Sandiaga (Gerindra dan PKS)

3: Agus dan Sylviana (Demokrat)

Pilkada DKI Jakarta ini tidak hanya menimbulkan ancaman bagi aspek sosial budaya dan juga ekonomi di daerah DKI Jakarta saja khususnya namun juga berdampak pada ke stabilitas ekonomi nasional  karena Jakarta merupakan tulang punggung perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal ini di sebebkan karena Pusat Pemerintahan, Politik, dan Ekonomi terdapat di Jakarta. Dikhawatirkan dengan ternodainya Pilkada Jakarta berdampak negatif tehadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Adanya indikasi menurunnya arus investasi yang masuk ke Jakarta saat memasuki masa Pilkada. Hal ini dipicu karena demonstrasi yang dilakukan masyarakat Jakarta untuk menolak salah satu Cagub yang berpotensi memenangkan Pilkada. Forecasting keadaan Jakarta kedepannya akan semakin tidak kondusif ketika terjadinya demonstrasi tersebut. Apalagi ketika Cagub yang di demonstrasi  memenangkan Pilkada. Jika hal itu terjadi dapat disimpulkan keinginan para Investor untuk berinvestasi akan berkurang yang disebabkan lingkungan di Jakarta yang kurang kondusif.  

Untuk dampak tidak langsung Pilkada ini dilihat dari Anteseden Cagub dan Cawagub dapat diproyeksikan bahwa idealisme ketika salah satu calon terpilih akan mendorong sektor yang sesuai dengan latar belakangnya. Dengan hal tersebut maka masyarakat akan condong mendukung Cagub yang sesuai dengan kebutuhannya ataupun kepentingannya dan berusaha semaksial mungkin agar Cagub yang mereka pilih dapat memenangkan Pilkada. Contoh: Kebanyakan investor di Jakarta akan condong ke Cagub yang mengerti tentang permasalahan bisnis yang mereka hadapi, maka besar mereka akan berlabuh ke Cagub yang memiliki kemampuan untuk mengelola tatanan bisnis di Jakarta.

Dari idealisme masing masing Cagub dapat disimpulkan bahwa hal ini berindikasi menyebabkan penyelewengan kebijakan yang akan diambil ketika Cagub tersebut sudah mendapatkan Jabatannya sebagai Gubernur. Penyelewengan tersebut berupa mendorong kepentingan kepentingan sektoral yang telah mendukung keberhasilan untuk menjadi gubernur di DKI Jakarta.

Analisis Rasio Laporan Keuangan Perusahaan

Analisis Rasio Laporan Keuangan Perusahaan

Analisis Rasio Keuangan atau Financial Ratio adalah merupakan suatu alat analisa yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti Laporan Neraca, Rugi / Laba, dan Arus Kas dalam periode tertentu. 

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan gambaran informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang dapat dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan bisnis. Analisis Data Laporan Keuangan dilakukan dengan menganalisa masing - masing pos yang terdapat di dalam laporan keuangan dalam bentuk rasio posisi keuangan dengan tujuan agar dapat memaksimalkan kinerja perusahaan untuk masa yang akan datang.

Setiap tutup periode akhir bulan biasanya accounting menyiapakan dan menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Neraca, Rugi Laba, Arus Kas, Perubahan Modal, dan Laporan tersebut diserahkan ke pimpinan perusahaan. Hal umum yang biasa terjadi adalah mereka hanya fokus terhadap Laporan Laba Rugi, namun ada hal yang lebih penting yang perlu disajikan dalam penyampaian laporan ini yaitu mengenai Analisis Laporan Keuangan. 

Tujuan Analisis Laporan Keuangan Perusahaan

Tujuan utama analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut:

·          Sebagai alat barometer untuk melakukan forecasting atau memproyeksikan posisi keuangan dimasa yang akan datang.

·          Mereview kondisi perusahaan saat ini, permasalahan dalam manajemen, operasional maupun, keuangan.

·          Alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. 

Metode dan Tehnik Analisis Rasio Keuangan Perusahaan

Dalam menganalisa laporan keuangan terdapat beberapa metode yang bisa dijadikan tolak ukur untuk menilai posisi keuangan perusahaan antara lain:

1. Metode Analisa Pertumbuhan

Tehnik analisa yang disusun dengan membandingkan kenaikan atau penurunan posisi laporan keuangan pada suatu periode tertentu dengan periode lainnya dari masing-masing pos yang terdapat di dalam laporan keuangan tersebut dengan menggunakan nilai persentase.

Data yang disajikan bisa dengan membandingkan kenaikan atau penurunan masing-masing pos laporan keuangan bulan lalu dengan bulan sekarang, atau periode Year to Date periode yang sama tahun lalu dengan sekarang.

2. Metode Trend dan Indeks

Teknik analisa hampir sama dengan Metode Analisa Pertumbuhan namun angka pembanding adalah laporan keuangan periode tertentu yang dijadikan indeks dan dipilih sebagai tahun dasar. Teknik tren ini sangat berguna untuk memproyeksikan laporan keuangan di masa yang akan datang dengan menggunakan data historis.

3. Metode Analisis Rasio

Teknik analisis dengan membandingkan masing-masing pos laporan keuangan yang relevan atau data yang signifikan.

Analisis Rasio Laporan Keuangan Perusahaan

Analisa rasio keuangan yang biasa digunakan adalah:

1. Rasio Likuiditas

Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kemampuan finansialnya dalam jangka pendek.Ada beberapa jenis rasio likuiditas antara lain :

a. Current Ratio, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan mengunakan aktiva lancar.

Rumus menghitung Current Ratio:

Current Ratio = Aktiva Lancar / Hutang Lancar X 100%

b. Cash Ratio, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan mengunakan kas yang tersedia dan berikut surat berharga atau efek jangka pendek.

Rumus menghitung Cash Ratio:

Cash Ratio = Kas + Efek / Hutang Lancar X 100%

c. Quick Ratio atau Acid Test Ratio, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan mengunakan aktiva lancar yang lebih likuid (Liquid Assets).

Rumus menghitung Quick Ratio:

Quick Ratio = Kas + Efek + Piutang / Hutang Lancar X 100%

 Catatan : Nilai ideal dari ketiga analisa rasio likuiditas ini ini adalah minimum sebesar 150%, semakin besar adalah semakin baik dan perusahaan dalam kondisi sehat.

2. Rasio Profitabilitas atau Rentabilitas

Rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan nilai penjualan, aktiva, dan modal sendiri. Ada beberapa jenis rasio profitabilitas antara lain :

a. Gross Profit Margin, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba kotor dari penjualan.

Rumus menghitung Gross Profit Margin:

Gross Profit Margin = Penjualan Netto - HPP / Penjualan Netto X 100%

b. Operating Income Ratio, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan.

Rumus menghitung Operating Income Ratio:

Operating Income Ratio = Penjualan Netto - HPP – Biaya Administrasi & Umum (EBIT) / Penjualan Netto X 100%

c. Net Profit Margin, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari penjualan.

Rumus menghitung Net Profit Margin:

Net Profit Margin = Laba Bersih Setelah Pajak (EAT) / Penjualan Netto X 100%

d. Earning Power of Total Investment, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimiliki yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi investor dan pemegang saham.

Rumus menghitung Earning Power of Total Investment:

Earning Power of Total Investment = EBIT / Jumlah Aktiva X 100%

e. Rate of Return Investment (ROI) atau Net Earning Power Ratio, rasio untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan pendapatan bersih.

Rumus menghitung Rate of Return Investment (ROI):

Rate of Return Investment (ROI) = EAT / Jumlah Aktiva X 100%

f. Return on Equity (ROE), rasio untuk mengukur kemampuan equity untuk menghasilkan pendapatan bersih.

Rumus menghitung Return on Equity (ROE):

Return on Equity (ROE) = EAT / Jumlah Equity X 100%

g. Rate of Return on Net Worth atau Rate of Return for the Owners, rasio untuk mengukur kemampuan modal sendiri diinvestasikan dalam menghasilkan pendapatan bagi pemegang saham.

Rumus menghitung Rate of Return on Net Worth:

Rate of Return on Net Worth = EAT / Jumlah Modal Sendiri X 100%

 Catatan : Semakin tinggi nilai persentase Rasio Profitabilitas ini adalah adalah semakin baik, sebaiknya Anda bisa membandingkannya dengan nilai rata-rata dari industri sejenis di pasar. 

3. Rasio Solvabilitas atau Leverage Ratio

Rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjang. Ada beberapa jenis rasio Solvabilitas antara lain :

a. Total Debt to Assets Ratio, rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang-hutangnya dengan sejumlah aktiva yang dimilikinya.

Rumus menghitung Total Debt to Assets Ratio:

Total Debt to Assets Ratio = Total Hutang / Total Aktiva X 100%

b. Total Debt to Equity Ratio, rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh pihak kreditur dibandingkan dengan equity.

Rumus menghitung Total Debt to Equity Ratio:

Total Debt to Assets Ratio = Total Hutang / Modal Sendiri X 100%

 Catatan : Semakin tinggi nilai persentase Rasio Solvabilitas ini adalah semakin buruk kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya, maksimal nilainya adalah 200%. 

4. Rasio Aktifitas atau Activity Ratio 

Rasio untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Ada beberapa jenis rasio Solvabilitas antara lain :

a. Total Assets Turn Over, rasio untuk mengukur tingkat perputaran total aktiva terhadap penjualan.

Rumus menghitung Total Assets Turn Over Ratio:

Total Assets Turn Over Ratio = Penjualan  / Total Aktiva X 100%

b. Working Capital Turn Over, rasio untuk mengukur tingkat perputaran modal kerja bersih (Aktiva Lancar-Hutang Lancar) terhadap penjualan selama suatu periode siklus kas dari perusahaan.

Rumus menghitung Working Capital Turn Over Ratio:

Working Capital Turn Over Ratio = Penjualan  / Modal Kerja Bersih X 100%

c. Fixed Assets Turn Over, rasio untuk mengukur perbandingan antara aktiva tetap yang dimiliki terhadap penjualan.

Rasio ini berguna untuk mengevaluasi seberapa besar tingkat kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivatetap yang dimiliki secara efisien dalam rangka meningkatkan pendapatan.

Rumus menghitung Fixed Assets Turn Over Ratio:

Fixed Assets Turn Over Ratio = Penjualan  / Aktiva Tetap X 100%

d. Inventory Turn Over, rasio untuk mengukur tingkat efisiensi pengelolaan perputaran persediaan yang dimiliki terhadap penjualan. Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik dan menunjukkan pengelolaan persediaan yang efisien.

Rumus menghitung Inventory Turn Over Ratio:

Inventory Turn Over Ratio = Penjualan  / Persediaan X 100%

e. Average Collection Period Ratio, rasio untuk mengukur  berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menerima seluruh tagihan dari konsumen.

Rumus menghitung Average Collection Period Ratio:

Average Collection Period Ratio = Piutang X 365  / Penjualan  X 100%

f. Receivable Turn Over, rasio untuk mengukur tingkat perputaran piutang dengan membagi nilai penjualan kredit terhadap piutang rata-rata. Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik dan menunjukan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang rendah.

Rumus menghitung Receivable Turn Over Ratio:

Receivable Turn Over Ratio = Penjualan  / Piutang Rata-Rata X 100%

 Catatan : Semakin tinggi nilai persentase Rasio Activity ini adalah semakin baik, Anda bisa membandingkannya dengan nilai rata-rata dari industri sejenis di pasar agar dapat menilai seberapa efisien Anda mengelola sumber daya yang dimiliki.

Gangguan terhadap 'Tax Amnesty'

Mengutip dari laman Kontan.co.id tentang ‘Ganjalan Singapura di Tax Amnesty’ bahwa, pemerintah mengaku sudah menduga akan adanya ganjalan-ganjalan penghambat program amnesti pajak. Itu termasuk akan adanya upaya Singapura mengganjal tax amnesty. Perbankan di Singapura dikabarkan akan melaporkan warga negara Indonesia (WNI) di Singapura yang akan ikut program amesti pajak ke Commercial Affairs Departement, satuan kepolisian Singapura yang menangani tindak kejahatan di bidang keuangan. Commercial Affair sejak tahun lalu menginstruksikan bank-bank Singapura untuk melaporkan data-data transaksi mencurigakan ataususpicious transaction report (STR) nasabah WNI yang ikut amnesti. Alasannya, saat WNI tersebut mengikuti amnesti pajak, perbankan curiga nasabah memperoleh kekayaan dengan cara yang salah sehingga membutuhkan pengampunan.

            Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyayangkan, langkah perbankan Singapura terhadap kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia. Menurut dia, tidak seharusnya perbankan Singapura mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. “Tentu kita sayangkan kalau itu benar, dan Singapura tentu tak berhak untuk campuri masalah-masalah kepemilikan. Apalagi, Singapura menganut devisa bebas sama dengan kita,” kata Kalla di sela-sela kegiatan KTT Gerakan Non Blok di Pulau Margarita, Venezuela, Minggu (18/9).

Kalla mengatakan, tax amnesty merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.Dengan pengampunan yang diberikan, orang yang selama ini belum taat pajak diharapkan dapat menebus kesalahan mereka. “Orang tak bayar pajak kan pelanggaran, karena itu diampuni. Tak boleh negara lain turut campur,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengimbau warga negara Indonesia yang berada di Singapura untuk tidak takut mengikuti program pengampunan pajak. Ia memastikan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan apabila ada WNI yang dihalang-halangi saat menarik dananya dari perbankan Singapura. "Saya akan melakukan monitoring dari WNI yang mereka merasa dihalangi. Kami tentu akan follow up," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/9).

Hingga saat ini, lanjut Sri, belum ada laporan soal WNI yang merasa dihalang-halangi atau diancam saat menarik dananya dari perbankan Singapura. Terkait pemberitaan bahwa perbankan Singapura melaporkan WNI yang mengikuti program tax amnesty ke polisi, Sri sudah melakukan pengecekan. Ia langsung menghubungi Deputi Perdana Menteri Singapura dan menanyakan langsung soal kebijakan Singapura terhadap tax amnesty di Indonesia. Pemerintah Singapura justru menekankan bahwa mereka meminta perbankan Singapura memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi para nasabahnya yang akan mengikuti tax amnesty. Sri mengakui bahwa ada WNI yang dilaporkan oleh perbankan Singapura ke kepolisian karena transaksi mencurigakan. Namun hal tersebut tidak ada hubungannya dengan kebijakan tax amnesty. Itulah yang di beritakan dalam portal berita online Kontan.co.id

Dalam permasalahan ini, kita harus mencari tahu terlebih dahulu dengan pasti adakah kebijakan pemerintah singapura yang mencoba menghalangi suksesnya program ‘Tax Amnesty’ jangan sampai dengan kesalahan informasi hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Singapura merenggang. Kemudian langkah pemerintah selanjutnya adalah dengan mengoptimalkan kembali satuan tugas yang telah dibentuk dalam program ‘Tax Amnesti’ dan memberikan bantuan penyelesaian hukum terkait masalah ganjalan dari negara Singapura agar tujuan yang ditelah di tetapkan dapat dituntaskan.

Perlu diketahui bahwa asset orang-orang Indonesia yang tersimpan di negara Singapore USD 200 miliar atau SGD 273,25 miliar. Jika dirupiahkan mencapai Rp 2.700 triliun yang tersimpan di bank-bank swasta Singapura. Sejak setahun lalu Singapore memang sudah waswas dengan program ‘Tax Amnesty’ karena mereka khawatir dengan hilangnya asset dari Indonesia akan membuat ketidakstabilan perekonomian di Singapore. Asset orang indonesia yang tersimpan di Singapore tersebut karena terjadinya perpindahan dana dari Indonesia ke Singapore akibat kerusuhan tahun 1998 saat runtuhnya masa Orde Baru dan jatuhnya rezim Soeharto yang menyebabkan krisis yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu banyak orang Indonesia yang memindahkan assetnya ke negara negara lain seperti Singapore.

Globalisasi

1.  Definisi Globalisasi

Definisi Globalisasi adalah suatu proses yang menyeluruh atau mendunia dimana setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah, artinya setiap individu dapat terhubung dan saling bertukar informasi dimanapun dan kapanpun melalui media elektronik maupun cetak. Pengertian globalisasi menurut bahasa yaitu suatu proses yang mendunia. Globalisasi dapat menjadikan suatu negara lebih kecil karena kemudahan komunikasi antarnegara dalam berbagai bidang seperti pertukaran informasi dan perdagangan. Berikut ini beberapa definisi globalisasi yang dikemukakan beberapa ahli:

·         Laurence E. Rothernberg mengatakan globalisasi ialah percepatan dari intensifikasi interaksi dan integrasi antara orang-orang, perusahaan dan pemerintah dari negara yang berbeda.

·         Anthony Giddens mengatakan bahwa globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia sehingga menghubungkan antara kejadian yang terjadi dilokasi yang satu dengan yang lainnya serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya.

·         Dr. Nayef R.F. Al-Rodhan mengatakan lobalisasi adalah proses yang meliputi penyebab, kasus, dan konsekuensi dari integrasi transnasional dan transkultural kegiatan manusia dan non-manusia.

·         Emanuel Ritcher mengatakan globalisasi adalah suatu jaringan kerja global yang mempersatukan masyarakat secara bersamaan yang sebelumnya tersebar menjadi terisolasi kedalam saling ketergantungan dan persatuan dunia.

·      Martin Albrow mengatakan globalisasi adalah seluruh proses penduduk yang terhubung ke dalam komunitas dunia tunggal, komunitas global.

·     Malcom Waters mengatakan globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting, yang terjelma didalam kesadaran orang.

·    Selo Soemardjan mengatakan globalisasi merupakan sebuah proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama.

·         Achmad Suparman mengatakan globalisasi yaitu suatu proses yang menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah.

2.  Penyebab Terjadinya Globalisasi

     Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Faktor-faktor penyebab terjadinya globalisasi adalah sebagai berikut:

·  Majunya ilmu pengetahuan pada teknologi transportasi yang mempermudah dalam jasa pengeriman barang keluar negeri.

·     Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan menjamin kemudahan dalam transaksi ekonomi antar negara.

·   Kerja sama ekonomi Internasional yang memudahkan terjadinya kesepakatan-kesepakatan antarnegara yang terjalin dengan erat.

·         Adnya kesepakatan internasional tentang pasar bebas.

·   Modersisasi atau pembaruan di berbagai bidang yang dilakukan negara-negara di dunia mempengaruhi negara lain untuk mengadupsi atau meniru hal yang sama.

·         Keberhasilan perjuangan prodemokrasi di beberapa negara di dunia sedikit banyak memberi inspiransi bagi munculnya tuntutan tranparansi dan globalisasi di sebuah negara.

·         Meningkatnya peran dan fungsi lembaga-lembaga internasional

·         Perkembangan Hak Asasi Manusia

·         Ketergantungan suatu negara terhadap negara-negara lain.

·  Berkembangnya cara berpikir dan semakin majunya pendidikan masyarakat.

3.  Dampak Globalisasi Bagi Masyarakat

   Globalisasi mempunyai berbagai dampak bagi segala aspek kehidupan  bermasyarakat baik dampak yang positif maupun dampak negatif. Berikut dampak negatif dan positif dari globalisasi:

a. Dampak positif globalisasi

·         Keterbukaan Informasi

   Globalisasi membuat akses terhadap informasi semakin terbuka lebar, masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dari banyak media, seperti televisi, internet, sosial media, dan lain-lain. Ini membuat masyarakat semakin terbuka, cerdas dan berpikir kritis. Ini merupakan salah satu dampak positif yang ditimbulkan dari globalisasi terhadap bangsa Indonesia.

·         Komunikasi semakin mudah dan cepat

   Dulu mungkin orang tua kita membutuhkan waktu lama (berhari-hari) untuk berkomunikasi dengan temannya yang berada dinegara lain melalui media komunikasi konvensional surat menyurat. Tetapi saat ini era tersebut sudah usang, masyarakat lebih menyukai menggunakan media komunikasi yang murah dan cepat yaitu dengan telepon, internet dan sosial media.

·         Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi

    Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Globalisasi memungkinkan orang-orang yang pintar di Indonesia menuntut ilmu diluar negeri seperti di Amerika Serikat dan Eropa. Dan jika sudah selesai diharapkan mereka bisa menerapkan dan mengaplikasikan ilmunya di Indonesia.

·         Perekonomian Indonesia semakin menggeliat

     Globalisasi membuat laju perekonomian negara semakin menggeliat. 

   Hal tersebut bisa terlihat dari neraca perdagangan kita yang terbilang baik karena nilai ekspor dan impornya relatif seimbang. Selain itu, Indonesia juga selalu dilirik oleh dunia internasional sebagai tempat terbaik untuk berinvestasi terutama untuk sektor pertambangan, pertanian dan industry.

·         Meningkatnya taraf hidup masyarakat

  Dunia yang tanpa batas saat ini memungkinkan seseorang untuk berusaha meningkatkan taraf hidupnya dan juga keluarganya. Tidak sedikit warga negara kita yang bekerja diluar negeri untuk membiayai kebutuhan keluarganya didalam negeri. Meskipun demikian, sudah seharusnya era globalisasi ini diimbangi dengan manusia yang berpendidikan dan berkarakter.

·         Persaingan yang sehat

   Dengan globalisasi, perekonomian kita dapat menyamakan tarif untuk ekspor impor semua negara sehingga kegiatan perdagangan menjadi semakin cepat dan persaingan juga sehat.

b. Dampak Negatif Globalisasi

·         Informasi tak terkendali

     Arus informasi yang tak terkendali. Tidak semua informasi itu baik untuk kita, ada juga informasi yang tidak baik dan tidak sesuai dengan kepribadiaan kita. Oleh karena itu, era globalisasi ini harus diimbangi dengan Spiritual Quotient ( SQ ).

·         Kebarat – baratan

  Menjamurnya budaya barat. Seperti yang dirasakan oleh bangsa Indonesia saat ini, Kenyataannya saat ini banyak sekali budaya barat yang diadopsi di Indonesia, akan tetapi sebaliknya, jarang sekali orang-orang yang mau melestarikan budaya asli Indonesia itu sendiri. Jika hal itu baik maka boleh kita tiru, jika sebaliknya maka buanglah jauh-jauh.

·         Sikap individualisme

  Saat ini, kita memerlukan bantuan alat atau perangkat untuk mempermudah aktifitas kita dan kita merasa tak perlu lagi bantuan manusia. Hal ini yang menyebabkan manusia semakin individualistik, padahal hakikat manusia sebenarnya adalah mahluk sosial. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menyebabkan orang-orang cenderung individualistis.

·         Kesenjangan sosial semakin besar

   Meningkatnya konsumerisme dikalangan masyarakat Indonesia. Sifat Konsumtif dibentuk oleh kita yang cenderung berbelanja produk-produk yang kita inginkan bukan yang kita perlukan. Kemudahan akses dalam berbelanja dan menbanjirnya produk-produk dari luar menyebabkan pola hidup konsumtif semakin merajalela.

·         Hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri

  karena banyaknya produk luar negeri yang membanjiri Indonesia. Dengan hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menunjukan gejala berkurangnya rasa cinta masyarakat kita terhadap bangsa indonesia. Karena hal tersebut, maka dapat berdampak terhadap perekonomian dalam negeri, pendapatan warga negara Indonesia sendiri menjadi berkurang, karena kebanyakan warga Indonesia lebih suka membeli makanan dan lain-lain yang berbau luar negeri.

     Nah seperti itulah dampak positif dan negatif globalisasi yang masuk ke tanah air ini. Sebagai warga negara yang baik dan mencintai negeri ini sudah seharusnya untuk kita mengoptimalkan manfaat dari globalisasi dan meminimalisir atau membuang jauh-jauh dampak negatifnya. Tentunya kita semua berharap dengan globalisasi ini kita menjadi bangsa yang besar dimana masyarakatnya menjadi makmur dan sejahtera.

   

   Jangan sampai globalisasi dijadikan oleh negara negara maju sebagai alat untuk menyetir negara negara berkembang dengan aturan aturan yang dibuat. Kita harus memahami lebih dalam lagi terhadap globalisasi khususnya yang terjadi di Indonesia. Sudah sewajarnya kita waspada dengan berbagai kerjasama baik dengan masyarakat dalam negeri ataupun luar negeri. Jangan sampai kemerdekaan bangsa kita terenggut karena kita gagal mengatasi jalannya globalisasi.